Sepucuk surat terbuka ditandatangani oleh 50 pakar keamanan nasional Partai Republik, memperingatkan bahwa calon presiden partai itu, Donald Trump 'akan menjadi presiden yang paling sembrono' dalam sejarah Amerika Serikat.
Para tokoh itu, antara lain mantan direktur CIA Michael Hayden, menyebut bahwa Trump "tidak memiliki karakter, nilai-nilai dan pengalaman" untuk menjadi presiden.
Sebagian penandatangan pernah menolak untuk menandatangani surat sejenis pada bulan Maret lalu.
Menanggapi surat itu, Trump balik menyerang dengan mengatakan bahwa para tokoh itu adalah bagian dari 'kaum elit Washington yang gagal' yang mencoba bertahan di kekuasaan.
Surat terbuka itu muncul setelah sejumlah tokoh terkemuka Partai Republik menyuarakan penentangan terhadap taipan properti itu.
Dalam beberapa kesempatan, Trump menyuarakan perbedaanya dengan tradisi kebijakan luar negeri Partai Republik.
Ia mendukung penggunaan metoda penyiksaan dalam pemeriksaan dan menyebutkan Korea Selatan dan Jepang harus mempersenjatai diri dengan nuklir. Trump juga mempertanyakan apakah AS harus menghormati komitmen pada NATO.
"Dia melemahkan otoritas moral AS sebagai pemimpin dunia bebas," bunyi surat itu.
"Dia tampak tidak memiliki pengetahuan dasar dan keyakinan terkait Konstitusi AS, hukum-hukum AS, dan lembaga-lembaga AS, termasuk toleransi beragama, kebebasan pers, dan peradilan yang independen."
"Tak satu pun dari kami akan memilih Donald Trump," tulis surat itu.
Dalam pernyataan balik, Trump mengatakan nama-nama di surat itu adalah "orang-orang yang harus dirujuk rakyat Amerika untuk mencari jawaban tentang mengapa dunia jadi berantakan."
"Kita berterima kasih kepada mereka untuk muncul ke depan sehingga semua orang di negara ini tahu siapa yang membuat dunia menjadi tempat yang berbahaya," lanjutnya.
"Mereka tidak lebih dari kaum elit Washington yang gagal yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, dan kini saatnya mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka."
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160809_dunia_trump_tokoh_keamanan_republik